JATIMTIMES - Kota Malang menghadapi tantangan serius dalam penyusunan APBD 2026. Pasalnya, dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat diproyeksikan anjlok tajam hingga 40 persen. Kondisi ini membuat fiskal daerah kian ketat dan memaksa Pemkot Malang untuk menyiapkan strategi baru agar program prioritas tetap berjalan.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebutkan bahwa Kota Malang masuk kategori fiskal sedang. Namun, kebijakan pemangkasan TKD oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI justru lebih besar dari perkiraan.
Baca Juga : Daftar Lengkap 28 Pemain Timnas Indonesia untuk Hadapi Arab Saudi dan Irak
“Kota Malang ini kan masuk yang fiskalnya sedang. Gak taunya kita malah lebih dari 30 persen (pengurangan TKD). Jadi kita harus berpikir,” ucap Wahyu.
Berdasarkan data awal dari Kemenkeu, TKD Kota Malang untuk APBD 2026 bisa terpangkas hingga 40 persen lebih. “Kalau gak salah kemarin sampai 40 sekian persen terpotongnya dana transfer daerah,” ungkapnya.
Meski demikian, Wahyu menegaskan Pemkot masih menunggu surat resmi dari Kemenkeu maupun Kemendagri. Hal itu terkait angka pasti pemangkasan tersebut.
“Kami akan koordinasi dengan pusat. Karena kami hanya dapat data berupa tabel dari Kemenkeu dan Kemendagri, surat resminya belum,” jelasnya.
Untuk menambal defisit akibat pemangkasan TKD, Wahyu menyiapkan skenario dengan menarik program nasional dari kementerian agar masuk ke Kota Malang. Dengan begitu, anggaran APBD bisa tetap diarahkan pada prioritas pembangunan daerah.
“Kita harus punya skenario. Kami akan berusaha, APBD kita kan ada yang digeser ke program strategis nasional. Jadi kami akan ke kementerian kementerian,” tegasnya.
Baca Juga : Bangun Kampung Pancasila, Pemkot Surabaya Gandeng Kemenag Berantas Buta Aksara Agama
Beberapa sektor yang akan diprioritaskan antara lain penanganan banjir melalui Kementerian PUPR, serta program pendidikan dan kesehatan melalui kementerian teknis terkait.
Sebagai gambaran, TKD Kota Malang dalam APBD 2025 mencapai Rp 1,35 triliun. Sedangkan untuk APBD 2026, Pemkot mengusulkan TKD sebesar Rp 1,15 triliun. Namun dengan pemangkasan 40 persen, jumlah yang akan diterima berpotensi jauh di bawah angka usulan tersebut.
Wahyu berharap, strategi jemput bola ke kementerian bisa menjadi solusi agar Kota Malang tetap mampu menjalankan program pembangunan prioritas tanpa terganggu oleh keterbatasan fiskal.
