JATIMTIMES – Pemerintah Kota Blitar menyiapkan arah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2027 dengan menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas. Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi hingga infrastruktur pelayanan publik menjadi fokus utama dalam rancangan kebijakan fiskal tahun depan.
Arah tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar, Senin 10 Agustus 2026, yang menetapkan nota kesepakatan rancangan KUA PPAS 2027, perubahan KUA PPAS 2026, serta persetujuan bersama perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Baca Juga : Jimat Rebo Wekasan: Tradisi Menulis Ayat Al-Qur'an untuk Tolak Bala, Ini Ayat yang Digunakan
Wali Kota Blitar H Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin mengatakan, kesepakatan antara eksekutif dan legislatif menjadi pijakan penting agar APBD disusun tepat sasaran, akuntabel, serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kesepakatan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan APBD 2027 dan Perubahan APBD 2026 direncanakan secara tepat sasaran, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan,” kata Mas Ibin.
Pemkot memproyeksikan pendapatan daerah 2027 sebesar Rp807,08 miliar. Sementara belanja daerah dirancang Rp840,08 miliar, naik 1,16 persen dibanding 2026.
Arah belanja itu tidak semata mengejar besarnya angka anggaran. Pemerintah memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan warga.
Di sektor pendidikan, anggaran diarahkan untuk bimbingan belajar siswa keluarga desil 1 dan 2 agar dapat mengakses perguruan tinggi, beasiswa mahasiswa, serta BOSDA bagi sekolah swasta. Perlindungan sosial diperkuat melalui jaminan kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, bantuan pangan, bantuan yatim piatu hingga ransum lansia.
Sektor kesehatan juga mendapat perhatian melalui pemberian telur bagi ibu hamil untuk mencegah stunting, penguatan layanan RSUD dan puskesmas, serta dukungan terhadap program cek kesehatan gratis.
“Belanja daerah harus pro pertumbuhan dan pro kesejahteraan,” ujar Mas Ibin.
Pemberdayaan ekonomi diperkuat lewat pelatihan UMKM, pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja, serta pelaksanaan Program Karya Mas.
Baca Juga : Besok Rebo Wekasan 2026, Ini Doa Tolak Bala Lengkap dengan Latin dan Artinya
Di bidang infrastruktur, pemkot memprioritaskan penanganan banjir dan sampah, pembangunan lanjutan Blitar Trade Center, revitalisasi pasar tradisional, peningkatan sarana olahraga, serta pengembangan wisata edukasi dan olahraga.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,41 persen pada 2027. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,27 persen, kemiskinan 6,14 persen, rasio gini 0,345, dan Indeks Pembangunan Manusia mencapai 82,80.
Mas Ibin mengakui tantangan fiskal masih ada, terutama ketergantungan terhadap transfer pusat serta kebutuhan anggaran untuk mendukung program nasional seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis.
Karena itu, pemkot akan menjaga kualitas belanja sekaligus mengoptimalkan PAD. Kebijakan tersebut diarahkan agar setiap rupiah APBD memberi dampak nyata bagi pelayanan publik, penguatan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan warga Kota Blitar.
“Setiap rupiah APBD harus memberi manfaat nyata bagi pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar,” tegas Mas Ibin.
