Batal Sistem Rintisan, Sekolah Rakyat Magetan Dipastikan Baru Buka Tahun Depan

JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Berbeda dengan rencana awal, sekolah rakyat ini dipastikan tidak melalui jalur rintisan, melainkan langsung beroperasi penuh sebagai sekolah baru.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Magetan, Elmy Kurniarto Widodo, menyatakan bahwa seluruh fasilitas dan sistem pengajaran akan langsung diterapkan secara total begitu pembangunan fisik rampung.

Baca Juga : Peringati Harkitnas 2026, Wali Kota Mas Ibin Tegaskan Dukungan Kota Blitar terhadap Program Strategis Nasional

"Kita tidak ada rintisan, kita nanti langsung baru ya. Yang awalnya direncanakan rintisan itu tidak jadi, kita langsung full baru," tegasnya.

Terkait kesiapan infrastruktur, Pemkab Magetan sebenarnya telah menyediakan lahan seluas lebih dari 6 hektare. Namun, hingga saat ini proses pengurukan lahan baru menyentuh angka 1 hektare.

Pihak Balai Besar Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Surabaya pun telah meminta komitmen tegas dari Pemkab Magetan terkait percepatan penyiapan lahan ini sebelum melangkah ke proses konstruksi gedung.

"Lahan sudah kita siapkan, tapi kemarin oleh Balai Surabaya kita diminta komitmennya untuk penyiapan lahan. Dari 6 hektare lebih, yang diuruk baru 1 hektare. Kami sedang mengajukan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) apakah tersedia anggaran untuk melanjutkan pengurukan tersebut. Jika anggaran siap, Kementerian PU akan lebih mudah untuk menurunkan bantuan pembangunan," jelasnya.

Mengingat proses pembangunan fisik oleh Kementerian PU membutuhkan waktu sekitar 6 bulan, proyeksi operasional Sekolah Rakyat Magetan ini dipastikan bukan untuk tahun ajaran terdekat, melainkan dipersiapkan matang untuk tahun ajaran berikutnya.

Pada tahun ajaran pertama nanti, Sekolah Rakyat Magetan akan membuka kuota untuk 4 kelas perdana yang terdiri dari jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Jenjang SD: 2 Rombongan Belajar (Rombel) dengan kapasitas 80 siswa.

Jenjang SMP: 2 Rombongan Belajar (Rombel) dengan kapasitas 80 siswa.

Total Kuota Awal: 160 siswa (dengan kapasitas ideal 40 anak per kelas).

Secara jangka panjang, desain Sekolah Rakyat ini dirancang terintegrasi dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan total kapasitas mencapai 12 kelas.

Baca Juga : Pemkab Magetan Salurkan Bantuan Atensi Kemensos, Sasar UMKM hingga Disabilitas

Untuk menjaring calon murid, Dinsos Magetan menerapkan sistem pra-penjangkauan. Petugas mulai mengidentifikasi anak-anak dari keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) yang saat ini berusia 5 tahun (persiapan masuk SD) dan 10 tahun (persiapan masuk SMP).

"Kita identifikasi dulu, tapi belum kita sampaikan kepada calon wali murid karena sekolahnya kan belum berdiri. Kalau nanti lokasi dan sekolahnya sudah ditetapkan, baru kita lakukan penjangkauan resmi," imbuhnya.

Salah satu keunggulan Sekolah Rakyat Magetan ini adalah sistem operasionalnya yang menggunakan model full day & boarding. Anak-anak tidak hanya sekadar datang untuk belajar lalu pulang, melainkan akan tinggal dan diasuh secara penuh di dalam lingkungan sekolah.

"Ini sistemnya pengasuhan full. Jadi tidak hanya sekolah, tapi karakternya dibentuk. Di sana ada pamongnya, guru tidak hanya mengajar tetapi juga bertindak sebagai pengasuh. Ada juga penguatan keagamaan, persis seperti pondok pesantren," papar Kadinsos.

Ia menambahkan, berkaca dari kesuksesan Sekolah Rakyat di Surabaya, pola pengasuhan ini terbukti mampu mengubah karakter anak-anak dari kalangan marginal menjadi lebih percaya diri, sehat, bersih, dan memiliki pemahaman agama yang kuat.

Sementara itu, untuk tenaga pendidik atau guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat Magetan, seluruhnya akan direkrut langsung oleh Kementerian Sosial  yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

"Magetan menjadi salah satu daerah yang diatensi dalam waktu dekat oleh Pak Dirjen dan Pak Sekjen. Makanya kami intens dihubungi oleh pihak balai PU agar komitmen daerah terkait urusan lahan ini bisa segera klir," pungkasnya.