Hardiknas 2026, DPRD Kabupaten Blitar Tegaskan Peran Strategis Pendidikan Inklusif

JATIMTIMES — Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar turut ambil bagian dalam upacara yang diselenggarakan di Alun-alun Kanigoro, Sabtu (2/5/2026). Kehadiran DPRD dalam momentum nasional ini menegaskan peran aktif lembaga legislatif daerah dalam mendorong penguatan sektor pendidikan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

DPRD Kabupaten Blitar diwakili oleh jajaran Komisi IV yang membidangi pendidikan, yakni Ketua Komisi IV Sugeng Suroso, S.Kom, Sekretaris Komisi IV Dra. Ec. Hj. Suswati, M.M., M.H, serta Anggota Komisi IV Fatatoh Hironi Ulya, S.E. Kehadiran mereka menjadi simbol dukungan kelembagaan dalam memastikan pendidikan tetap menjadi prioritas strategis daerah.

Baca Juga : SK Gubernur Turun, Pelantikan Ketua DPRD Surabaya Diagendakan Rabu

Upacara Hardiknas 2026 tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Blitar, Drs. H. Rijanto, M.M, yang bertindak sebagai pembina upacara. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026, mempertegas keterkaitan erat antara penguatan pendidikan dan kemandirian daerah dalam mengelola pembangunan.

Mengusung tema nasional “Menguatkan Partisipasi Semesta, Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, peringatan Hardiknas tahun ini menitikberatkan pada pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan. Tema tersebut sejalan dengan arah kebijakan pendidikan nasional yang menempatkan akses dan mutu sebagai dua pilar utama pembangunan sumber daya manusia.

Peran Strategis DPRD dan Sinergi Pendidikan

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso, menegaskan bahwa DPRD akan terus memperkuat sinergi dengan Dinas Pendidikan guna memastikan setiap kebijakan pendidikan berjalan efektif dan tepat sasaran. “Kami mendorong agar seluruh program pendidikan, baik yang bersumber dari pusat maupun daerah, benar-benar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” ujarnya.

Ia menambahkan, pendidikan inklusif bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan nyata yang harus diwujudkan melalui kebijakan konkret di daerah. “Pendidikan harus hadir untuk semua, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama dalam membangun generasi yang berdaya saing,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi IV, Dra. Ec. Hj. Suswati, M.M., M.H, yang menekankan pentingnya penguatan kualitas tenaga pendidik sebagai kunci peningkatan mutu pendidikan. Menurutnya, peningkatan kompetensi guru harus berjalan beriringan dengan kebijakan pemerataan akses pendidikan. “Kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sarana, tetapi juga oleh kapasitas guru. Karena itu, program pelatihan dan peningkatan kesejahteraan guru perlu terus diperkuat,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV Fatatoh Hironi Ulya, S.E menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan program pendidikan. Ia menilai bahwa kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat dan berkelanjutan. “Partisipasi masyarakat sangat penting. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Dalam amanatnya, Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, M.M menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah merumuskan sejumlah kebijakan strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yang mencakup pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan serta digitalisasi pembelajaran.

“Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas, kompetensi, dan kesejahteraan guru melalui berbagai program, termasuk pemberian beasiswa dan pelatihan. Ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu,” kata Rijanto saat membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed.

Baca Juga : Raperda Aset Daerah Disahkan, DPRD Beri Catatan Khusus ke Bupati Jombang

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya penyediaan layanan pendidikan yang mudah diakses, terjangkau, dan fleksibel, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Penguatan sekolah inklusi, sekolah luar biasa, serta pendidikan berbasis masyarakat menjadi bagian dari strategi untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan.

Kebijakan Nasional dan Arah Pembangunan Daerah

Pada kesempatan yang sama, peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Tema ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar menegaskan bahwa momentum Hardiknas dan Hari Otonomi Daerah harus dimaknai sebagai dorongan untuk mempercepat pembangunan sektor pendidikan di daerah. Menurutnya, sinergi antara DPRD dan Dinas Pendidikan harus terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

“Dengan kolaborasi yang solid, kami optimistis kualitas pendidikan di Kabupaten Blitar akan terus meningkat. Ini adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu bersaing di masa depan,” pungkas Sugeng.

Melalui momentum ini, DPRD Kabupaten Blitar kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong kebijakan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu memperkuat upaya menciptakan sistem pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman, sekaligus menjadi fondasi kokoh bagi kemajuan daerah.