JATIMTIMES – Di tengah melambungnya harga properti di Kota Wisata yang kian sulit dijangkau, program rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dinilai menjadi jawaban. Di Kota Batu, Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji menjadi salah satu opsi yang diusulkan.
Progres program yang selaras dengan program nasional 3 juta rumah tersebut terus dikebut. Bahkan lahan pengembangannya sudah ditentukan. Hal ini disampaikan Anggota Komisi A DPRD Kota Batu Khamim Thohari.
Baca Juga : MAN 2 Kota Malang Tegaskan Komitmen Lingkungan Lewat Kerja Sama Pengelolaan Sampah
Dikatakannya, bahwa wilayah Giripurno memiliki keunggulan strategis dan ketersediaan lahan yang memadai. Lahan seluas kurang lebih tiga hektare kini telah masuk dalam radar pembahasan awal sebagai tahap pertama pembangunan rumah subsidi yang diproyeksikan mampu menampung hingga 5.000 kepala keluarga.
"Giripurno cukup realistis karena lahannya masih tersedia luas dan posisinya relatif dekat dengan pusat aktivitas kerja di Kota Batu," ujar Khamim Tohari saat dikonfirmasi, belum lama ini.
Menurut Khamim, pengembangan kawasan MBR ini bukan sekadar urusan papan, melainkan langkah strategis untuk menekan pertumbuhan permukiman liar di Kota Batu. Dengan adanya hunian yang layak dan terjangkau, ketergantungan warga terhadap wilayah penyangga di luar daerah diharapkan dapat berkurang secara signifikan.
Ia menyebut, program ini dipastikan bukan sekadar wacana di atas kertas. Penguatan realisasi mulai terlihat setelah adanya komunikasi intensif antara pihak legislatif dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu. Pemerintah daerah dikabarkan telah membuka keran kolaborasi dengan pihak pengembang dan pemilik lahan.
"Ini sudah masuk tahap pembahasan serius. Pemkot membuka ruang kerja sama dengan pengembang dan pemilik lahan, artinya program ini tidak berhenti di konsep saja," imbuh politisi PDI-P itu.
Mengenai spesifikasi bangunan, rumah subsidi ini direncanakan berdiri di atas lahan berukuran 6x10 meter. Harganya pun akan dikawal agar tetap mengikuti standar ketentuan pemerintah pusat, yakni berada di kisaran Rp165 juta per unit, sehingga tetap ramah bagi anggaran keluarga muda maupun pekerja.
Baca Juga : Lahir dari Darah dan Doa: Kisah Awal Pemerintahan Batoro Katong di Ponorogo
Namun, Khamim memberikan catatan tebal bahwa seleksi penerima manfaat dari program ini akan dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat. Tujuannya agar subsidi yang diberikan pemerintah tepat sasaran dan tidak jatuh ke tangan para spekulan properti.
Meski belum masuk tahap eksekusi fisik, DPRD Kota Batu mendorong agar pembahasan teknis segera diagendakan secara resmi, mengingat kebutuhan hunian layak dan terjangkau dinilai sudah mendesak seiring melonjaknya harga properti di Kota Batu.
"Syarat utama jelas belum punya rumah, dibuktikan secara administratif. Bukan hanya warga lokal, tapi juga pekerja dan ASN yang bertugas di Kota Batu namun masih tinggal di luar daerah," terangnya.
Ia berharap, jika para pekerja bisa tinggal lebih dekat dengan tempat kerja, biaya hidup mereka akan jauh lebih efisien dan mobilitas di jalan raya menjadi lebih ringan. Hal ini dianggap sebagai efek domino positif bagi perekonomian dan penataan lalu lintas di Kota Batu.
