JATIMTIMES - Prestasi kembali ditorehkan Pemerintah Kota Blitar. Dalam puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bangsal Kepatihan Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (9/12/2025), Kota Blitar resmi ditetapkan sebagai salah satu dari tiga daerah percontohan antikorupsi kategori istimewa dengan nilai tertinggi nasional, yaitu 92,15.
Kota Blitar berada dalam jajaran elite bersama Kota Mataram dan Kabupaten Minahasa Tenggara. Raihan ini menegaskan bahwa komitmen membangun pemerintah bersih tidak hanya dimiliki kota-kota besar, tetapi juga dapat diwujudkan kota kecil yang memiliki disiplin tata kelola dan dukungan publik yang kuat.
Baca Juga : Mahasiswa UIN Malang Raih Bronze Prize SIIF 2025 Lewat Inovasi Aplikasi UBORO
Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin (Mas Ibin), menerima langsung penghargaan itu dari pimpinan KPK RI. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif dan bukti bahwa integritas dapat tumbuh kuat dari level daerah.
“Kota Blitar menjadi salah satu daerah yang mendapatkan penghargaan kota antikorupsi. Pengumuman sudah disampaikan sebelumnya, dan hari ini penghargaan itu resmi kami terima di Yogyakarta,” ujar Mas Ibin usai prosesi penyerahan penghargaan.
Menurut Mas Ibin, predikat kategori istimewa ini bukan akhir perjalanan, tetapi awal dari komitmen yang lebih besar untuk memperkuat pencegahan korupsi di semua lini. “Pemerintah Kota Blitar berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Namun komitmen ini membutuhkan dukungan semua pihak,” tegasnya.
“Mari kita jadikan penghargaan ini sebagai gerakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Satukan aksi, jaga integritas, dan bersama-sama wujudkan Kota Blitar yang maju, bersih, dan bebas korupsi,” imbuh Mas Ibin.
Puncak HAKORDIA 2025 bertema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi” dihadiri berbagai tokoh nasional: Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Komunikasi dan Informasi Digital Meutya Hafid, serta Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi. Hadir pula Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Kepala LKPP Sarah Sadiqa.
Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam sambutannya menegaskan bahwa HAKORDIA bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum memperkuat sinergi lintas sektor.
“Pemberantasan korupsi adalah kerja berkelanjutan. Ini forum nasional untuk memperkuat integritas tata kelola, menyatukan komitmen, dan meluncurkan program strategis pencegahan hingga ke daerah,” ujar Setyo.
Baca Juga : Penutupan Pendakian Ranu Kumbolo Diperpanjang, Bromo dan Ranu Regulo Tetap Buka
Rangkaian acara HAKORDIA 2025 menghadirkan pameran program antikorupsi, dialog integritas, pelayanan publik, hingga pertunjukan budaya yang melibatkan komunitas lokal. Pada kesempatan ini, KPK juga meluncurkan Indeks Integritas Nasional dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025, yang mencapai skor 72,32, naik 0,79 poin dari tahun sebelumnya.
Bagi Kota Blitar, penghargaan kategori istimewa ini memperkuat posisi Bumi Bung Karno sebagai daerah dengan tata kelola transparan, layanan publik akuntabel, dan budaya integritas yang terus tumbuh. Pemerintah Kota Blitar menegaskan akan terus memperkuat inovasi pencegahan korupsi, memperluas pengawasan publik, dan menanamkan nilai kejujuran di setiap lini birokrasi.
Di Yogyakarta hari ini, penghargaan itu bukan hanya simbol. Ia menjadi penanda bahwa Kota Blitar sedang menapaki jalan panjang menuju kota yang bebas korupsi dan terus bergerak dengan langkah yang mantap.
