JATIMTIMES - Di tengah isu efisiensi anggaran pada 2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menegaskan satu hal. Yakni penanganan stunting tidak akan dikendurkan yang masih akan tetap menjadi prioritas.
Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, memastikan program pengentasan stunting tetap berada di jalur prioritas. Bahkan menurutnya, hal itu tak akan terlalu berpengaruh.
Baca Juga : Penutupan Pendakian Ranu Kumbolo Diperpanjang, Bromo dan Ranu Regulo Tetap Buka
“Soal efisiensi, Pak Wali dan saya tidak terlalu terpengaruh. Stunting tetap prioritas. Masih ada lebih dari 2.000 anak yang berpotensi stunting dan itu fokus kami,” ujarnya Selasa (9/12/2025).
Isu penurunan stunting sendiri sudah menjadi agenda utama nasional dalam RPJMN 2025–2029. Salah satunya didukung lewat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Ali, Pemkot Malang dapat mengoptimalkan program MBG agar semakin tepat sasaran, sekaligus mengamankan langkah penurunan stunting dari potensi terganggunya efisiensi anggaran.
“Dalam Program MBG, 10 persen dialokasikan untuk pemenuhan gizi ibu hamil. Itu wajib. Jadi, efisiensi tidak terlalu berpengaruh pada penanganan stunting,” tegasnya.
Data e-PGGBM hingga Oktober 2025 menunjukkan 8,51% atau 2.887 balita di Kota Malang masih masuk kategori stunting. Melihat angka itu, diperlukan strategi percepatan dari hulu hingga hilir.
Sejumlah langkah yang ditekankan antara lain bimbingan perkawinan terintegrasi di KUA dan lembaga keagamaan, pemeriksaan kesehatan calon pengantin, peningkatan cakupan ASI eksklusif, dan pemberian PMT bagi ibu hamil dan balita gizi kurang.
Selanjutnya yakni pendampingan keluarga berisiko stuntinG, penguatan ketahanan pangan bergizi, optimalisasi peran Tim Percepatan Penanganan Stunting serta penguatan pemutakhiran data perkembangan stunting.
Ali menekankan bahwa stunting adalah persoalan multidimensi yang tak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja. Kolaborasi harus menjadi kunci.
Baca Juga : Dua Tahap Seleksi Rampung, 271 Mahasiswa Lolos Jadi Penerima Program Seribu Sarjana Pemkot Batu Tahun Ini
“Saya berharap rapat ini bisa menyepakati program pencegahan stunting yang terintegrasi, baik intervensi spesifik maupun sensitif,” ujarnya.
Selain lintas perangkat daerah, Ali juga menyinggung pentingnya model kerja sama pentahelix dengan swasta, pengusaha, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Sinerginya harus lintas. Kebijakan kita dibantu kelompok-kelompok dari luar agar percepatan penanganan stunting bisa tercapai,” tambahnya.
Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, mengatakan rakor kali ini digelar untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan mengevaluasi capaian program yang sudah berjalan.
“Selain monitoring, rakor ini juga untuk mengidentifikasi hambatan di lapangan dan merumuskan solusi bersama,” jelasnya.
