JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu meminta evaluasi serius usai adanya dugaan keracunan dan ketidaklayakan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batu. Sebab, peristiwa tersebut menumbuk kekhawatiran masyarakat. Demi transparansi dan akuntabilitas, dewan meminta masyarakat tidak ragu mengadukan ke legislatif.
Sekretaris Komisi C DPRD Kota Batu Ady Sayoga menyampaikan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Batu kembali untuk melakukan evaluasi. Utamanya terkait kepastian keamanan makanan yang didistribusikan. Pihaknya menyayangkan MBG yang seharusnya ia nilai program yang bertujuan baik justru menjadi menimbulkan ketakutan.
Baca Juga : Dispendik Kabupaten Malang Minta Sekolah Awasi MBG Buntut Larangan Protes Misterius
"Bila perlu disosialisasikan kembali, agar masyarakat merasa aman dan yakin saat ini sudah sesuai standar," ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (12/10/2025).
Dikatakannya, sosialisasi bisa dilakukan dengan meminta kepala sekolah untuk mengedukasi wali siswa mengenai kondisi dapur yang telah berbenah dan kepastian keamanannya.
Ia memastikan adanya pengawasan dari DPRD terkait MBG. Termasuk masukan kepada dinas terkait dan tim satgas yang dibentuk untuk mengawasi ketat dan berkala pelaksanaan program MBG.
"Dinas Pendidikan mestinya bisa berperan. Misalnya mengumpulkan kepala sekolah dan menginstruksikan untuk selalu cek makanannya sebelum didistribusikan kepada siswa," kata Ady.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Batu itu juga meminta ketegasan Pemkot Batu dalam mengawasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Apabila ada yang tidak sesuai dengan standard operational procedure (SOP), maka pencabutan izin operasional sangat rasional dilakukan. Dengan ketegasan itu, pelaksanaan MBG di Kota Batu dapat berjalan lebih aman.
Baca Juga : Keracunan MBG Bikin Siswa dan Orang Tua Masih Trauma, Dewan Dorong Pemkot Batu Beri Sosialisasi
Diketahui selama proses berjalannya MBG, sempat ada beberapa perjanjian terkait dengan SPPG juga dengan wali murid yang bersedia untuk menerima program. Di dalamnya didapati poin yang menghadap untuk merahasiakan jika ada kejadian luar biasa. Atas beberapa pertanyaan itu, masyarakat jadi khawatir takut adanya Intimidasi.
Ady memastikan masyarakat juga bisa mengadu ke dewan untuk disampaikan evaluasinya apabila ada keluhan lagi. Ia menyebut, pihaknya menekankan MBG agar berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga jika ada masalah bisa ditangani dengan tepat atau dicegah agar tidak membahayakan.
"Mestinya tidak boleh hal-hal seperti itu (merahasiakan dan Intimidasi). Karena harus transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Monggo, untuk keluhan masyarakat, DPRD bisa mewadahi. Mengajukan surat terlebih dahulu ke kantor DPRD," tandasnya.
