JATIMTIMES - Demo jilid II Pejuang Gayatri di depan kantor ATR/BPN dan depan kantor DPRD Kabubaten Tulungagung, berlangsung cukup panas. Puluhan orang yang turun ke jalan menagih penyelesaian beberapa masalah yang ia sampaikan beberapa waktu sebelumnya di lokasi yang sama.
Berangkat dari GOR Lembu Peteng, massa dari pejuang Gayatri ini pertama berkumpul di depan Kantor ATR/BPN Tulungagung untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Baca Juga : Keliling dari Desa ke Desa, Camat Semboro Pastikan Insentif Honor Guru Ngaji Tersalurkan tanpa Kendala
Orasi di depan kantor ATR/BPN ini terkait penyelesaian sengketa makam dan persoalan tanah lainnya.
Setelah menyampaikan tuntutan di ATR/BPN, massa langsung bergerak menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di kapan RA Kartini, Tulungagung.
Suasana memanas lantaran sejumlah massa membakar ban bekar ditengah aksi berlangsung. Bahkan, beberapa orang sempat saling dorong dengan pihak kepolisian yang sedang berjaga.
Dilokasi ini, aksi disambut oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu, dan Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, beserta beberapa anggota dewan lainnya.
Koordinator aksi, Ahmad Dardiri, dalam orasinya menyampaikan datang untuk menagih janji atas penyelesaian persoalan lahan, Dardiri juga mempertanyakan lambannya respons soal dugaan pelanggaran terkait pendirian makam elit di Desa Ngepoh, Tanggunggunung.
"Kita menyampaikan berbagai hal yang telah disampaikan sebelumnya, termasuk terkait Galian C dan soal pendirian makam di Ngepoh, Tanggunggunung," kata Dardiri.
Ia meminta agar pemerintah daerah lebih mendengar suara rakyat dan bukan melindungi kepentingan oligarki.
“Kami datang bukan untuk membuat kerusuhan, tapi ini merupakan bentuk kegelisahan masyarakat yang sudah lama menunggu tindakan nyata. Kami ingin Bupati dan Ketua DPRD bertindak hadir di tengah kepentingan masyarakat,” ujar Dardiri.
Baca Juga : Gaza Kembali Berdarah, Serangan Israel Tewaskan Puluhan Warga Saat Negosiasi Gencatan Senjata Dimulai
Selain itu, Agung Priyadi salah satu orator demo menyoroti soal kinerja pemerintah daerah yang lambat menangani jalan rusak dan soal kekosongan beberapa OPD.
"Jalan rusak begitu banyak, namun penenganannya lambat. Apalagi siap mutasi jabatan yang menyisakan persoalan karena beberapa OPD kosong dan hanya dipimpin pelaksana tugas atau Plt," ucapnya.
Situasi sempat sedikit tegang saat para pendemo berhadapan langsung dengan bupati Tulungagung Gatut Sunu.
Para Pendemo pejuang Gayatri menolak masuk didalam kantor DPRD Kabubaten Tulungagung untuk melakukan pembahasan soal tuntutan yang pernah disuarakan sebelumnya.
"Kita tidak mau masuk, kita menagih apa yang telah kita sampaikan sebelumnya," pungkas Agung Priyadi.
