JATIMTIMES - Penolakan terhadap rencana pembangunan gedung DPRD Kota Batu makin menguat. Kali ini datang dari Aktivis HAM asal Kota Batu, Suciwati yang ikut bersuara menolak proyek senilai Rp 70 miliar yang dinilai membebani masyarakat.
Di tengan kondisi saat ini, Suciwati meminta wakil rakyat untuk tidak main-main dengan perasaan rakyat, yang saat ini sangat sensitif dengan kinerja anggota DPRD. Suciwati mengatakan harusnya anggota dewan berkaca atas terjadinya peristiwa unjuk rasa hingga menelan korban dan pengerusakan fasilitas umum.
Baca Juga : Usai Sakit Pelajar di Kota Batu Dilaporkan Hilang, Tinggalkan Secarik Surat
“Apakah mereka (anggota DPRD) ini tidak belajar dari yang sudah terjadi kemarin? Apa ingin seperti Nepal? Namanya saja wakil rakyat, harusnya berpihak pada kesejahteraaan rakyat, bukan mereka sendiri,” tegas Suciwati, Senin (22/9/2025).
Pembangunan gedung DPRD dirasa mendiang istri Munir ini merupakan bentuk pemborosan. Bahkan ia menyoroti kunjungan kerja (kunker) para dewan yang dinilai tidak berwujud.
“Seperti halnya agenda kunker, itu tujuan kunjungannya apa? Hasilnya mana Implementasinya bagaimana? DPRD harus transparan kepada masyarakat,”
“Kalau sampai ada pembangunan gedung itu sama saja tidak ada empati dan sensitivitas, tidak peduli dengan suara rakyat,” terang Suciwati.
Suciwati menambahkan daripada menyulut amarah masyarakat, alangkah baiknya untuk menghadirkan kampus. Dengan menghadirkan kampus agar pelajar tidak mencari kerja.
Baca Juga : Dorong Percepatan Pembangunan Pasar Besar, DPRD Kota Malang Ingin Semua Masalah Tuntas
“Daripada bangun gedung lebih baik berpikir bagaimana caranya agar Batu punya universitas dan bagaimana agar warga Batu setelah lulus tidak bingung cari kerja,” imbuh Suciwati.
Melihat banyak masyarakat yang masih kesusahan untuk memasukkan anak sekolah. Ditambah lapangan pekerjaan yang kian sulit.
Karena itu adanya rencana pembangunan gedung DPRS yang ada di Jalan Hasanudin. Kecamatan Batu akan dapat mencederai hati masyarakat.
