JATIMTIMES - Persoalan perubahan desil kesejahteraan menjadi sorotan setelah sejumlah warga mengaku status ekonominya tiba-tiba berubah, padahal kondisi kehidupan sehari-hari tidak mengalami peningkatan. Dampaknya tak main-main, perubahan desil bisa membuat warga kehilangan akses terhadap bantuan sosial hingga bantuan biaya pendidikan.
Salah satu kasus dialami Andrea atau Drea, mahasiswi Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Di tengah keterbatasan ekonomi, Drea mampu mempertahankan prestasi akademik dengan meraih indeks prestasi (IP) sempurna 4,0.
Baca Juga : Ramai Desakan Karhutla Kalimantan agar Ditetapkan Jadi Bencana Nasional
Namun, prestasi tersebut sempat terancam terhenti karena persoalan biaya kuliah. Data desil keluarganya berubah dari desil 2 menjadi desil 6, sehingga Drea kesulitan mendapatkan bantuan pendidikan.
Drea sebelumnya tidak dapat mendaftarkan diri sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah karena masuk Unesa melalui jalur mandiri. Harapan untuk memperoleh bantuan melalui Beasiswa Pemuda Tangguh (Be-Smart) juga kandas setelah status desil keluarganya berubah.
Perubahan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga Drea. Untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, Drea berjualan gantungan kunci. Sementara sang ayah bekerja sebagai pengantar galon air isi ulang.
Persoalan data semakin rumit karena Drea sempat tercatat sebagai karyawati swasta. Padahal, saat data tersebut muncul, Drea baru saja lulus sekolah.
Akibat kondisi tersebut, Drea harus menanggung biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) sekitar Rp 4 juta setiap semester. Meski menghadapi tekanan ekonomi, Drea tetap berusaha menyelesaikan kuliahnya. Ia bahkan berhasil memperoleh IP 4,0.
Kisah Drea kemudian ramai diperbincangkan di media sosial dan mendapat perhatian Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji. Armuji mendatangi kediaman Drea untuk mendengarkan langsung persoalan yang dihadapinya.
Armuji mengaku akan membantu mencari solusi terkait perubahan data desil yang membuat Drea kesulitan mendapatkan bantuan pendidikan.
“Untuk kelurahan, RT, RW, linatlah warga kita. Gara-gara mikir desil, jadi enggak bisa sekolah,” ujar Armuji, dikutip akun YouTube pribadinya.
Menurut Armuji, proses pendataan masyarakat harus dilakukan secara cermat. Kondisi warga di lapangan perlu menjadi pertimbangan agar data yang digunakan pemerintah benar-benar menggambarkan keadaan sebenarnya.
Kasus serupa terjadi di Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Baca Juga : Pengurus MUI Dikukuhkan, Bupati Jember: Momentum Perkuat Peran Ulama dalam Kehidupan
Seorang warga yang sehari-hari bekerja sebagai tukang becak diketahui mengalami perubahan status desil secara drastis. Sebelumnya, keluarga tersebut tercatat dalam desil 1, tetapi pada Maret 2026 berubah menjadi desil 9.
Lurah Ngentakrejo, Sumardi, mengaku tidak mengetahui penyebab perubahan tersebut.
“Memang yang bersangkutan dulu desil 1. Cuma kemarin di bulan tiga tiba-tiba ke desil 9. Tidak tahu penyebabnya karena tidak ada keterangan perubahan itu karena apa,” kata Sumardi, dikutip Kompas.com, Senin (24/8/2026).
Menurut Sumardi, kondisi ekonomi warga tersebut memang tergolong tidak mampu. Bahkan, perubahan desil berdampak terhadap rencana pendidikan anaknya yang hendak melanjutkan kuliah.
“Orangnya benar-benar tidak mampu. Mau untuk sekolah saja tidak bisa karena hasilnya desil 9,” ujarnya.
Keluarga tersebut berharap anaknya bisa melanjutkan pendidikan tinggi dengan mendapatkan biaya kuliah atau UKT pada tingkat paling rendah. Namun, perubahan status desil membuat kesempatan memperoleh potongan biaya pendidikan menjadi hilang.
“Anaknya mau kuliah, tetapi karena ekonominya tidak mampu dan desilnya berubah menjadi 9, akhirnya tidak bisa mendapatkan potongan,” katanya.
Sumardi menjelaskan ayah anak tersebut sehari-hari bekerja sebagai pengayuh becak. Sebelumnya, warga itu juga pernah berjualan kelapa muda. “Kadang becak, kalau tidak ramai dulu pernah jualan, tetapi sekarang becak,” katanya.
Menurut Sumardi, persoalan perubahan desil tidak hanya dialami satu atau dua warga. Dia berharap perubahan data terhadap masyarakat yang kondisinya memang tidak mampu segera diperiksa dan diperbaiki.
