5 Tuntutan Seruan Aksi Lahor Memanggil yang Digelar Siang Ini 

JATIMTIMES - Aksi damai bertajuk “Lahor Memanggil” dijadwalkan berlangsung siang ini, Senin (26/1/2026), di kawasan Bendungan Lahor, Kabupaten Malang. Seruan tersebut mengatasnamakan warga yang selama ini menggantungkan aktivitas harian di jalur lintas bendungan, namun merasa terbebani oleh kebijakan pengelolaan portal distribusi air dan sistem pembayaran non tunai.

Berdasarkan informasi yang beredar di Facebook, massa aksi berasal dari sejumlah wilayah terdampak, mulai Kecamatan Sumberpucung, Selorejo, hingga Kecamatan Rekesan. Mereka berencana berkumpul sejak pukul 10.00 WIB di depan gerbang (GET) portal Bendungan Lahor.

Baca Juga : Terjadi Tiga Peristiwa Pohon Tumbang di Malang dalam Sehari

Dalam poster itu dijelaskan aksi akan dilangsungkan secara damai, tidak ada orasi provokatif maupun tindakan anarkis. Aksi difokuskan pada penggalangan tanda tangan sebagai simbol penolakan terhadap kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat. “Aksi damai, no orasi, no anarkis,” demikian poster ajakan aksi. 

Dalam poster tersebut, masyarakat menyampaikan lima tuntutan utama kepada pengelola bendungan, khususnya Perum Jasa Tirta (PJT). Tuntutan itu mencakup penerapan standar operasional prosedur (SOP) penjaga portal yang lebih manusiawi dan tanpa diskriminasi, pembebasan pungutan bagi pelajar, serta penghapusan pungutan untuk angkutan umum rute Malang–Blitar.

Selain itu, warga juga meminta pembebasan biaya bagi masyarakat yang terdampak langsung pembangunan Bendungan Lahor. Termasuk pembebasan pungutan bagi pelaku UMKM dan pedagang kecil yang bergantung pada aktivitas di sekitar kawasan tersebut.

Menurut penjelasan di poster itu, gerakan ini murni lahir dari aspirasi warga akar rumput, tanpa kepentingan politik atau agenda tertentu. “Ini bukan aksi anarkis. Kami hanya ingin keadilan dan keberpihakan. Lahor berdiri di atas tanah dan kehidupan kami,” tertulis dalam seruan aksi.

Untuk diketahui, aksi “Lahor Memanggil” tidak lepas dari polemik kebijakan pembayaran non tunai di Bendungan Lahor yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Sebelumnya, di media sosial Facebook sejumlah pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor, mengeluhkan kewajiban menggunakan kartu e-toll untuk melintas di jalur yang selama ini menjadi alternatif utama Blitar–Malang.

Keluhan tersebut viral setelah diunggah akun Facebook Mudji–Mulyanto di Grup Komunitas Peduli Malang. Dalam unggahannya, ia menyebut jalur lintas Selorejo–Bendungan Lahor selama ini menjadi satu-satunya pilihan tercepat untuk memangkas waktu tempuh.

“Saya selaku warga Blitar yg kerja di malang kota. Menjadikan jalan lintas Selorejo- bendungan lahor sebagai satu2nya alternatif jalan utk mempersingkat waktu tempuh daripada lewat jalan provinsi yg memutar lumayan jauh,” tulisnya.

Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada nominal retribusi yang diberlakukan. Ia menilai tarif Rp 1.000 untuk sepeda motor dan Rp 3.000 untuk mobil masih tergolong wajar.

“Adanya retribusi sekali lewat 1 RB utk motor dan 3rb utk mobil. Kami tidak mempermasalahkan ttg biaya retribusi tsb. Tetapi kebijakan WAJIB E-TOL ini memberatkan pengguna jalan,” lanjutnya.

Dalam unggahan yang sama, Mudji–Mulyanto menyoroti dampak kebijakan e-toll bagi masyarakat kecil. Ia menyebut tidak semua pengguna jalan memiliki kartu e-toll, sementara jalur Bendungan Lahor justru banyak dilintasi pelajar dan warga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.

“Tidak semua orang punya E-Toll. Bahkan utk apa E-Toll jika hanya utk lewat lahor !!” ujarnya.

Baca Juga : Gagal Menyalip, Truk Boks Hantam Mahasiswi Asal Nganjuk Hingga Luka Berat

Ia juga menilai pilihan yang diberikan pengelola justru menyulitkan pengguna jalan. “Pengguna jalan di berikan pilihan sulit. Wajib beli kartu E-TOLL dgn harga 35 RB dan dgn saldo 4rb. Atau putar balik mencari alternatif jalan yg lain,” tulisnya.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak sebanding dengan fungsi jalan yang selama ini dimanfaatkan masyarakat sebagai jalur cepat Blitar–Malang.

“Mayoritas pemakai jalan lintas LAHOR adalah siswa.masyarakat Blitar- mlg.hanya kendaraan kecil dan kendaraan pribadi. Mayoritas dr ekonomi menengah kebawah,” ungkapnya.

Di akhir unggahan, ia meminta pengelola meninjau ulang kebijakan tersebut dan mengembalikan sistem pembayaran tunai seperti sebelumnya.

“Jadi kami harap Kpd PENGELOLA BENDUNGAN LAHOR utk mempertimbangkan kembali kebijakan WAJIB E-TOLL. kembalikan sistem pembayaran Cash seperti semula.
Kami warga tertib bayar retribusi. Tetapi JANGAN DI PERSULIT !!!” tutup akun tersebut.

Sebagai informasi tambahan, Bendungan Lahor merupakan objek vital nasional yang masuk dalam sistem pengamanan bendungan. Kawasan tersebut sejatinya bukan jalan umum, meski dalam praktiknya kerap dimanfaatkan warga sebagai jalur alternatif harian.

Seiring meningkatnya intensitas lalu lintas yang dinilai tidak sesuai peruntukan, pengelola menerapkan sistem gerbang dengan pembayaran non tunai. Kebijakan ini bertujuan untuk mencatat jumlah kendaraan, jenis kendaraan, serta identitas yang keluar-masuk kawasan bendungan.

Perum Jasa Tirta (PJT) I selaku BUMN pengelola Bendungan Lahor menerapkan sistem tersebut secara bertahap. Untuk kendaraan roda empat, pembayaran non tunai telah diberlakukan sejak 1 Juli 2025. Sementara bagi kendaraan roda dua, kebijakan diterapkan penuh mulai 5 Januari 2026.

Pembayaran dilakukan di gerbang masuk Kawasan Wisata Bendungan Lahor yang kini dilengkapi portal otomatis, menyerupai sistem gerbang tol.