Purbaya Tegaskan Indonesia Tak Sedang Menuju Krisis, Singgung Evaluasi Program MBG dan Kondisi APBN

JATIMTIMES - Kondisi ekonomi Indonesia belakangan menjadi sorotan seiring munculnya berbagai tantangan global, mulai dari gejolak pasar keuangan hingga pelemahan nilai tukar rupiah. Situasi tersebut memunculkan beragam spekulasi mengenai arah perekonomian nasional dalam beberapa waktu ke depan.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah terus menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang terukur. Ia menegaskan Indonesia tidak sedang berada di ambang krisis dan berbagai indikator ekonomi masih menunjukkan kondisi yang cukup baik.

Baca Juga : Kyai Kikin dan Tiga Kredibilitas Pemimpin NU: Moral, Sosial, dan Kompetensi

Purbaya mengatakan pemerintah tetap optimistis terhadap prospek ekonomi nasional. Menurut dia, meski tantangan masih ada, fondasi ekonomi Indonesia dinilai cukup kuat dan akan terus diperbaiki melalui berbagai kebijakan yang mendukung pertumbuhan.

"Perekonomian kita terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, namun Indonesia tidak sedang menuju krisis. Fundamental ekonomi kita tetap kuat dan akan terus diperbaiki," ujar Purbaya dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Sabtu (4/7).

Ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat di berbagai sektor. Karena itu, pemerintah terus mendorong kebijakan yang mampu memperkuat kegiatan ekonomi riil agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan lebih luas.

Selain itu, inflasi disebut masih berada dalam kisaran yang terkendali. Sementara pelemahan nilai tukar rupiah belakangan ini lebih dipengaruhi oleh sentimen pasar global dibandingkan perubahan fundamental ekonomi Indonesia.

Pemerintah bersama otoritas terkait juga terus memperkuat koordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menegaskan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih sehat. Pemerintah berkomitmen menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah batas maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Ia menjelaskan defisit APBN tahun lalu berada di kisaran 2,81 persen dari PDB. Untuk tahun ini, pemerintah memperkirakan defisit tetap berada di bawah ambang batas tersebut.

Sementara itu, rasio utang pemerintah saat ini berada di sekitar 40 persen terhadap PDB. Menurut Purbaya, angka tersebut masih tergolong aman dan mencerminkan pengelolaan fiskal yang tetap pruden dibandingkan sejumlah negara lainnya.

Program MBG dan Koperasi Desa Terus Disempurnakan

Purbaya juga menyinggung berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut dia, seluruh program tersebut terus dievaluasi agar pelaksanaannya semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Ia mengakui setiap program baru pasti menghadapi tantangan pada tahap awal. Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan penyempurnaan melalui efisiensi anggaran, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan koordinasi dengan seluruh instansi pelaksana.

Baca Juga : Bandara Dhoho Jadi Embarkasi Haji 2027, Khusnul Arif: Pemda Harus Jemput Multiplier Effect

"Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat," ujar Purbaya.

Ia menambahkan, dalam setiap pembahasan kebijakan strategis di tingkat kabinet, Kementerian Keuangan selalu menyampaikan analisis mengenai risiko fiskal serta dampak anggaran sebagai bahan pertimbangan presiden sebelum mengambil keputusan.

Menurut Purbaya, setiap kebijakan pemerintah diputuskan melalui pembahasan bersama dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, dampak sosial, hingga kemampuan fiskal negara.

Selain fokus menjaga stabilitas ekonomi, Kementerian Keuangan juga terus memperkuat reformasi internal, termasuk memberantas praktik penyimpangan di sektor perpajakan maupun kepabeanan.

Purbaya menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran. Berbagai langkah pembenahan dilakukan melalui penguatan pengawasan, rotasi pegawai, hingga penindakan terhadap oknum yang menyalahgunakan kewenangannya.

Menurut dia, langkah tersebut penting untuk meningkatkan integritas institusi sekaligus memperkuat penerimaan negara. "Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih," tegasnya.

Purbaya menegaskan pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui pengelolaan fiskal yang disiplin, pengawasan terhadap program-program prioritas, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap perekonomian Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global.