Pemkot Surabaya Ajukan Dukungan Kendaraan Listrik untuk Armada Layanan Publik

JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik dalam operasional pemerintahan sebagai langkah efisiensi di tengah tekanan kenaikan harga BBM non-subsidi. Bahkan, seluruh mobil operasional berbahan bakar bensin milik Pemkot kini sedang dalam proses pelelangan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM sekaligus menekan biaya operasional pemerintah daerah.

Baca Juga : Sudah Ditertibkan, PKL Kembali Berjualan, Janji Penataan Pasar Kebalen Dipertanyakan

"Mobil operasional yang menggunakan bensin sudah kami lelang semuanya dan saat ini masih dalam proses. Kami berupaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM dengan beralih ke kendaraan listrik," kata Wali Kota Eri.

Selain mengganti kendaraan operasional, Pemkot juga mendorong penggunaan sepeda motor untuk aktivitas lapangan yang tidak memerlukan mobilitas kendaraan roda empat.

“Langkah itu menjadi salah satu strategi efisiensi agar anggaran tidak semakin terbebani oleh kenaikan harga BBM,” imbuhnya.

Namun, tidak semua armada dapat beralih ke energi listrik. Sejumlah kendaraan pelayanan publik seperti truk sampah, armada operasional sungai, kendaraan pengerukan, hingga armada pemadam kebakaran masih bergantung pada bahan bakar solar.

Karena itu, Pemkot Surabaya telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar armada pelayanan dasar masyarakat dapat memperoleh akses BBM subsidi.

"Kendaraan ini digunakan untuk pelayanan masyarakat, bukan untuk kegiatan administratif pemerintahan. Karena itu kami mengajukan agar armada pelayanan publik bisa mendapatkan BBM subsidi," ujarnya.

Baca Juga : Grup Tianneng Resmikan Basis Produksi di Surabaya, Dorong Investasi dan Ekonomi Hijau Jawa Timur

Wali Kota Eri menjelaskan, sebagian armada persampahan telah memperoleh persetujuan penggunaan BBM subsidi. Sementara itu, pengajuan untuk armada pemadam kebakaran dan kendaraan sektor pekerjaan umum (PU) masih dalam proses pembahasan dengan kementerian terkait.

Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik di tengah kenaikan harga solar non-subsidi yang berpotensi meningkatkan beban operasional daerah.

"Kami berharap ada skema yang dapat mendukung operasional armada pelayanan publik, sehingga pemerintah daerah tetap dapat menjaga kualitas layanan kepada masyarakat secara optimal. Sebab, kendaraan-kendaraan tersebut digunakan langsung untuk pelayanan dasar masyarakat setiap hari," pungkasnya.