Fraksi PDI-P DPRD Lamongan Dorong Evaluasi atau Hentikan Program MBG

JATIMTIMES - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan, Erna Sujarwati, mempertegas dukungan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi. 

Dirinya juga meminta kepada seluruh pihak untuk terus mengawal, agar program tersebut berjalan sesuai prosedur dan aturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Baca Juga : 5 Rekomendasi Travel Bogor Bandung Terbaik untuk Perjalanan Nyaman dan Cepat

"Jika ada yang tidak sesuai, maka kita harus kawal itu. Karena program ini sudah jalan. Jadi kalau memang ada yang gak sesuai prosedur, ya harus dievaluasi," katanya usai rapat paripurna Pandangan Umum (PU) fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD Lamongan Tahun Anggaran 2025, di gedung DPRD setempat, Rabu (7/6/2026).

Saat paripurna tadi, masih menurut Erna, pada pandangan umum fraksi, bahwa PDI-P berharap supaya Dinas Pendidikan tidak hanya menyerahkan data siswa (penerima manfaat). Tapi juga harus ikut campur atau mengawal. Karena pada prosesnya, kalau terjadi apa-apa dengan siswa, yang disalahkan juga Dinas Pendidikan. Karena siswa ini miliknya Dinas Pendidikan," lanjutnya.

Dirinya juga mendorong kepada Satuan Tugas (Satgas) MBG, khususnya di Lamongan, untuk lebih giat terjun ke lapangan dan mengetahui segala bentuk persoalan. 

"Untuk Satgas Lamongan yang di ketuai Pak Sekda, juga harus lebih getol (rajin). Karena kadang hal kecil saja kalau kita pasrahkan kepada orang lain, tentu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu pentingnya pemangku-pemangku kepentingan itu turun secara langsung, biar dia tahu kondisi lapangan," ujarnya.

Disinggung terkait keberlanjutan program ini, anggota dewan yang juga sebagai Sekretaris DPC PDI-P Lamongan itu menilai, agar dilakukan penyesuaian antara anggaran dengan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga : DPRD Kabupaten Malang Minta Laporan Dugaan Perusakan Bendungan Lahor Dicabut

"Kalau melihat postur anggaran APBN dengan kondisi kayak gini, harusnya dihentikan. Karena kebermanfaatannya itu lho! Seperti pada saat Bimtek lalu dengan Mendagri, ada Pak Bupati juga, dan saya sampaikan kalau bisa eksekutif sounding-sounding dengan pemerintah pusat, bahwasanya efisiensi itu harusnya dikembalikan sesuai dengan kebutuhan kedaerahan. Misalnya kalau Lamongan kebutuhannya perbaikan jalan rusak, terus soal kesehatan, yang masih banyak orang nggak bisa berobat karena BPJS-nya mati, hingga harus nyari obat, nyari biaya, dan lainnya. Dan disitu disampaikan kalau efisiensi itu tidak untuk MBG, padahal efisiensi untuk MBG," paparnya.

Lebih lanjut, Erna kembali menekankan agar program makan bergizi dievaluasi dan dilaksanakan seperti tujuan awal. "Kalau langsung dihentikan, maka tidak akan ada evaluasi. Tapi kalau dievaluasi, pasti ada hal-hal yang akan muncul, seperti salah satunya kasus kepala BGN yang ketangkap kemarin. Namun pada intinya, semua harus dievaluasi dan kembalikan pada tujuan awal program MBG ini, dan kita wajib untuk mengawal," tandasnya.