BEM Nusantara Jatim Demo di Grahadi, Tolak Pemborosan APBN untuk Program Populis

JATIMTIMES – Aliansi Badan Executif Mahasiswa (BEM) Nusantara Jawa Timur (Jatim) menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Rabu (17/6/2026). Aksi ini membawa tema utama "Indonesia Kacau Total, Menolak Pemborosan APBN, Militerisme Sipil, dan Kemunduran Tata Kelola Demokrasi" sebagai respons terhadap arah kebijakan nasional saat ini.

Melalui aksi ini, massa mahasiswa menyoroti indikasi kemunduran tata kelola negara, mulai dari tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat, ketimpangan akses pendidikan, naiknya biaya hidup, hingga ancaman terhadap ruang sipil. Mahasiswa menilai bahwa prioritas anggaran dan kebijakan negara saat ini belum sepenuhnya diarahkan pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Baca Juga : Posko Makanan Gratis di Aksi Mahasiswa Kota Malang Jadi Sorotan, Sindir Program MBG Pemerintah

Koordinator Daerah BEM Nusantara Jatim, Muhammad Zainnur Abdillah, menyampaikan bahwa gerakan ini merupakan upaya konstitusional untuk mengoreksi arah kebijakan pemerintah agar kembali berpihak pada kepentingan publik.

"Krisis yang kita hadapi hari ini saling berkaitan. Mulai dari pemborosan anggaran untuk program populis, pengisian jabatan publik yang mengabaikan meritokrasi, hingga perluasan pengaruh militer di ranah sipil merupakan tanda melemahnya demokrasi. Kami menegaskan bahwa uang rakyat harus kembali untuk rakyat, dan jalannya pemerintahan wajib dikawal oleh supremasi sipil," ujar Zainnur.

Berdasarkan kajian sikap resmi organisasi, Aliansi BEM Nusantara Jatim mendesak pemerintah untuk segera menghentikan pemborosan APBN untuk program populis pemerintahan Prabowo. Mahasiswa menuntut agar anggaran negara dialokasikan pada sektor berdampak struktural seperti pendidikan, kesehatan, transportasi publik, dan penciptaan lapangan kerja layak, bukan untuk proyek berorientasi popularitas jangka pendek.

Secara khusus, massa mahasiswa juga menyoroti dan mendesak evaluasi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aliansi menilai program tersebut memerlukan peninjauan ulang terkait kesiapan infrastruktur distribusi, akurasi data, serta besarnya potensi kebocoran anggaran dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

Selain persoalan anggaran, aliansi mahasiswa mendesak tindakan tegas berupa pemecatan pejabat non-kompeten dalam Kabinet Prabowo-Gibran. Mereka menuntut perbaikan tata kelola rekrutmen pejabat publik berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan meritokrasi guna menghindari korupsi serta konflik kepentingan. 

Mahasiswa juga menyuarakan penolakan terhadap militerisme dalam ranah sipil, termasuk menolak masuknya logika komando dan dominasi aparat bersenjata ke dalam ruang-ruang demokrasi sipil, birokrasi, dan lembaga pendidikan.

Baca Juga : Gelombang Aksi Demo Mahasiswa Meluas, Pakar Hukum UB Nilai Jadi Alarm Keras bagi Pemerintah

Tuntutan lain yang dijabarkan dalam narasi kajian mereka adalah mendesak stabilisasi cadangan devisa negara dengan meminta Pemerintah dan Bank Indonesia melakukan langkah konkret dalam memperkuat ekspor bernilai tambah serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah demi menekan beban ekonomi masyarakat.

Di sisi hukum dan hak asasi, mereka menuntut pembebasan tahanan politik bagi aktivis, warga, dan mahasiswa yang ditangkap karena mengekspresikan kritik secara damai demi menjaga kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi, sekaligus mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat guna memiskinkan koruptor dan melindungi hak-hak masyarakat adat dari ancaman konflik agraria serta ekspansi modal.

Presiden Mahasiswa Universitas Merdeka Madiun itu juga menambahkan bahwa gerakan ini diharapkan dapat memantik kesadaran kolektif elemen masyarakat untuk terus mengawal kebijakan publik secara kritis.

"Pemerintahan yang sehat harus dijalankan oleh figur yang kompeten, bersih, dan bertanggung jawab. Kami akan terus konsisten mengawal jalannya reformasi tata kelola pemerintahan ini," pungkas Zainnur.