Soal Narasi Ekonomi RI Mau Rusak, Ini Jawaban Purbaya

JATIMTIMES - Pemerintah memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap berada dalam jalur yang sehat dan terkendali. Hingga akhir Mei 2026, pendapatan negara tumbuh signifikan, sementara defisit fiskal masih berada jauh di bawah batas yang telah ditetapkan dalam APBN.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 pada Jumat (5/6/2026). Dalam paparannya, Menkeu menjelaskan perkembangan terkini pendapatan, belanja, hingga kondisi fiskal nasional yang dinilai masih cukup kuat untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga : Soroti Pemberitaan Kasus di Kampus PNJ, AJI Desak Media Hentikan Berita yang Picu Persekusi Minoritas Gender

Hingga akhir Mei 2026, realisasi defisit APBN tercatat sebesar Rp180,4 triliun atau setara 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Purbaya, angka tersebut masih sangat aman dan jauh dari batas defisit yang telah dirancang dalam APBN 2026. Jika dihitung secara tahunan atau disetahunkan, defisit diperkirakan hanya mencapai sekitar 1,8 persen dari PDB.

Selain itu, keseimbangan primer juga masih mencatatkan surplus sebesar Rp58,6 triliun. Surplus ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola pendapatan dan belanja negara tetap terjaga, termasuk dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang tanpa mengganggu stabilitas ekonomi.

Purbaya menegaskan surplus keseimbangan primer menjadi indikator penting bahwa kondisi fiskal Indonesia masih sangat sehat. Dengan posisi tersebut, pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kewajiban utang sekaligus menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.

Kinerja pendapatan negara menunjukkan tren yang menggembirakan. Hingga Mei 2026, total pendapatan negara mencapai Rp 1.185 triliun atau setara 37,6 persen dari target APBN tahun ini yang sebesar Rp 3.153,6 triliun.

Secara tahunan, pendapatan negara tumbuh 19,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kontributor terbesar berasal dari sektor perpajakan. Penerimaan pajak tercatat mencapai Rp 834,4 triliun atau meningkat 22,1 persen secara tahunan. Capaian ini menjadi sinyal positif setelah pada periode sebelumnya penerimaan pajak sempat mengalami tekanan.

Menurut Purbaya, pertumbuhan penerimaan pajak yang kembali positif menunjukkan aktivitas ekonomi nasional terus membaik. Kondisi ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya ketika penerimaan perpajakan sempat mengalami perlambatan.

Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp 123,8 triliun atau tumbuh 0,7 persen. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berhasil mencapai Rp 226,4 triliun dan tumbuh 19,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sisi pengeluaran, pemerintah mempercepat realisasi belanja guna memberikan stimulus yang lebih cepat kepada masyarakat dan dunia usaha.

Hingga akhir Mei 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.365,4 triliun atau sekitar 35,5 persen dari total pagu APBN. Nilai tersebut tumbuh 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Belanja pemerintah pusat menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi. Realisasinya mencapai Rp 1.059,3 triliun atau melonjak 52,6 persen secara tahunan.

Dari jumlah tersebut, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp 517,7 triliun atau tumbuh 58,9 persen. Sementara belanja non-K/L tercatat Rp 541,6 triliun atau meningkat 47 persen.

Adapun Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp 306,1 triliun. Meski demikian, angka tersebut masih mengalami koreksi tipis sekitar 4,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Purbaya menjelaskan percepatan penyerapan anggaran dilakukan secara sengaja agar manfaat APBN dapat lebih cepat dirasakan masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut juga penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian ekonomi global.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan juga menanggapi berbagai narasi yang menyebut daya beli masyarakat sedang mengalami penurunan tajam.

Menurutnya, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan kondisi yang justru sebaliknya. Salah satunya terlihat dari pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berkaitan langsung dengan penghasilan pekerja.

Baca Juga : Dari Ide ke Peluang, J. Mahameru Bekali Peserta I-CAN 2026 Strategi Membangun Pengaruh

Selain itu, aktivitas konsumsi masyarakat dinilai masih cukup kuat. Purbaya mencontohkan tingginya mobilitas masyarakat yang terlihat dari kemacetan lalu lintas serta ramainya pusat perbelanjaan di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bogor, dan Bandung.

"Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi domestik masih bergerak aktif dan konsumsi masyarakat tetap berjalan," ujarnya.

Purbaya juga menanggapi berbagai pandangan pesimistis yang menyebut ekonomi Indonesia sedang mengalami pelemahan. Menurutnya, narasi tersebut tidak sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah.

"Pasti banyak ekonom yang bilang ekonomi kita mau rusak," kata Purbaya.

Ia menjelaskan bahwa penerimaan pajak yang tumbuh kuat, khususnya PPh Pasal 21, menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat dan pendapatan pekerja masih terjaga. Selain itu, berbagai indikator konsumsi juga masih memperlihatkan kondisi yang solid.

Bahkan, secara sederhana ia menggambarkan aktivitas ekonomi melalui kondisi di lapangan. Menurutnya, kemacetan lalu lintas dan ramainya pusat perbelanjaan menjadi sinyal bahwa perputaran ekonomi domestik masih berlangsung aktif.

"Saya kalau pergi ke Bogor macet, ke Bandung macet, di Jakarta macet. Mall penuh. Itu menunjukkan ekonomi masih bergerak," ujarnya.

Purbaya juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah mempercayai berbagai narasi ekonomi yang beredar di media sosial tanpa melihat data yang sebenarnya. Menurutnya, kondisi ekonomi harus dinilai berdasarkan indikator yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menkeu juga membantah berbagai perbandingan kondisi ekonomi saat ini dengan krisis moneter 1998 yang ramai beredar di media sosial.

Ia menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen.

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih berada dalam fase pertumbuhan dan akselerasi, bukan dalam kondisi krisis sebagaimana yang banyak dinarasikan di berbagai platform digital.

"Kalau ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen, itu bukan ekonomi yang sedang krisis. Ini ekonomi yang sedang berakselerasi," tegas Purbaya.

Ia menambahkan bahwa APBN yang sehat menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pemerintah menilai kinerja APBN hingga Mei 2026 menunjukkan fondasi fiskal yang tetap kuat. Pendapatan negara tumbuh tinggi, belanja terus dipercepat, dan defisit tetap terkendali. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan nasional sepanjang 2026.