Netanyahu Sebut Misi Global Sumud Flotilla Rencana Jahat, 9 WNI Masih Dipantau Kemlu RI

JATIMTIMES - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya buka suara terkait operasi pencegatan terhadap rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di Laut Mediterania, dekat perairan Siprus. Dalam pernyataannya, Netanyahu memuji tindakan militer Israel yang menghentikan armada bantuan menuju Gaza tersebut.

Mengutip laporan AFP pada Selasa (19/5/2026), Netanyahu menyebut operasi intersepsi yang dilakukan pasukan Israel sebagai langkah sukses untuk menggagalkan upaya yang dianggap melanggar blokade Gaza.

Baca Juga : Wali Kota Blitar Siapkan Transformasi BPR Perseroda dan Penguatan Iklim Investasi Daerah

“Saya percaya Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam menggagalkan rencana jahat yang dirancang untuk melanggar blokade yang telah kami terapkan terhadap teroris Hamas di Gaza,” kata Netanyahu dalam pernyataan resmi kantornya.

Ia juga menilai operasi tersebut berjalan efektif dan tidak menimbulkan perhatian besar seperti yang diperkirakan sebelumnya.

“Operasi itu dilakukan dengan sangat sukses dan jauh lebih sedikit gembar-gembor dibanding yang diantisipasi musuh kami,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Israel telah lebih dulu mengecam keberangkatan konvoi Global Sumud Flotilla. Pemerintah Israel menyebut pelayaran bantuan tersebut sebagai bentuk provokasi politik.

Melalui pernyataan di platform X, Israel menuding dua organisasi asal Turki, yakni Mavi Marmara dan IHH, ikut terlibat dalam armada tersebut. Israel bahkan menyebut IHH sebagai organisasi teroris.

Sementara itu, laporan The Jerusalem Post menyebut pasukan elite laut Israel, Shayetet 13, menaiki sejumlah kapal yang tergabung dalam misi GSF pada Senin waktu setempat. Rekaman yang beredar memperlihatkan sejumlah aktivis dipindahkan ke kapal militer Israel sebelum diarahkan menuju Pelabuhan Ashdod.

Disebutkan pula bahwa pemerintah Israel sebelumnya telah meminta armada tersebut membatalkan perjalanan dan kembali. Namun konvoi tetap melanjutkan pelayaran menuju Gaza sehingga militer melakukan intersepsi di laut.

Beberapa kapal yang dipastikan dicegat dan penumpangnya ditahan antara lain Amanda, Barbados, Blue Toys, Cactus, Furleto, Holy Blue, Kyriakos, Tenaz, Zio Fatare, hingga Josef. Selain itu, terdapat kapal lain yang diduga turut dicegat, yakni Jandabar dan Sadabad.

Dalam misi tersebut, terdapat sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang ikut berlayar bersama rombongan kemanusiaan. Mereka terdiri dari jurnalis dan aktivis kemanusiaan.

Berikut daftar sembilan WNI dalam misi Global Sumud Flotilla 2.0:

• Thoudy Badai (jurnalis)

• Hendro Prasetyo (aktivis kemanusiaan)

• Andre Prasetyo (jurnalis)

• Andi Angga (aktivis kemanusiaan)

• Ronggo Wirasanu (aktivis kemanusiaan)

• Herman Budianto (aktivis kemanusiaan)

• As'ad Aras (aktivis kemanusiaan)

• Rahendro Herubowo (jurnalis)

• Bambang Nuryono (jurnalis)

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan kecaman keras atas tindakan militer Israel tersebut.

Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menegaskan bahwa Indonesia terus memantau perkembangan situasi di lapangan yang dinilai masih sangat dinamis.

Baca Juga : Rupiah Terpuruk di Angka 17.728 per USD, Media Asing Soroti Kebijakan Prabowo dan Kondisi Ekonomi Indonesia

“Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan militer Israel yang telah mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur,” ujarnya, Senin malam.

Menurut dia, Kemlu RI juga telah berkoordinasi dengan sejumlah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), termasuk KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman guna menyiapkan langkah antisipasi demi memastikan keselamatan para WNI.

“Pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat,” tegas Vahd.

Hingga kini, kondisi sembilan WNI yang ikut dalam misi kemanusiaan tersebut masih terus dipantau pemerintah Indonesia sambil menunggu perkembangan lebih lanjut dari otoritas terkait.