Hari Buku Nasional dan Ironi Literasi yang Kian Terpinggirkan

JATIMTIMES - Setiap 17 Mei, Indonesia memperingati Hari Buku Nasional. Momentum ini seharusnya menjadi pengingat bahwa budaya membaca masih menjadi fondasi penting pembangunan bangsa. Di tengah derasnya arus digital dan banjir informasi, buku tetap memiliki peran besar membentuk masyarakat yang kritis dan berpengetahuan.

Hari Buku Nasional pertama kali dicetuskan Abdul Malik Fadjar pada 2002 saat menjabat Menteri Pendidikan Nasional. Tanggal 17 Mei dipilih karena bertepatan dengan hari berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada 17 Mei 1980. Semangat awalnya sederhana, membangkitkan kembali minat baca masyarakat Indonesia yang dinilai masih rendah.

Baca Juga : Pengusaha Malang Bicara Tren Industri Advertising dan Packaging

Namun, peringatan tahun ini terasa getir. Di saat literasi terus digaungkan sebagai kebutuhan masa depan, anggaran Perpustakaan Nasional justru mengalami pemangkasan besar-besaran.

Pada 2026, anggaran Perpusnas tercatat hanya Rp 377 miliar. Jumlah itu menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir. 

Sebelumnya, anggaran lembaga tersebut relatif stabil di kisaran Rp 700 miliar. Tahun 2022 sebesar Rp 660 miliar, naik menjadi Rp 714 miliar pada 2023, lalu Rp 725 miliar pada 2024. Pada 2025 masih berada di angka Rp 721 miliar sebelum akhirnya anjlok drastis.

Penurunan itu bahkan mulai dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama para pengguna layanan perpustakaan digital iPusnas. Belakangan, aplikasi iPusnas menjadi sorotan karena mengalami error berkepanjangan selama berbulan-bulan.

Platform perpustakaan digital milik Perpusnas itu diduga belum sepenuhnya pulih sejak dinyatakan menjalani pemeliharaan sistem pada awal Januari 2026.

Hingga Minggu (17/5/2026), erornya iPusnas juga masih ramai dikeluhkan. 

Keluhan soal iPusnas. (Foto: tangkapan layar)

Selain itu, muncul dugaan bahwa gangguan tersebut berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Salah satu sorotan datang dari Seno GP melalui akun X pribadinya @senogp.

“Aplikasi ipusnas ini error curiga efek dari efisiensi yg diterapkan Prabowo dan dialihkan ke proyek utamanya dia. Ruang Baca Kominfo juga tinggal nunggu waktu aja itu,” tulisnya Februari 2026 lalu. 

Kekhawatiran serupa disampaikan Penerbit Bentang Pustaka. Dalam unggahan media sosialnya, penerbit tersebut menilai pemangkasan anggaran Perpusnas berdampak serius terhadap layanan literasi digital.

“Anggaran Perpusnas Dipangkas Ugal-Ugalan. iPusnas Ikut Tumbang? Beginilah jadinya ketika literasi bukan lagi prioritas negara," tulisnya.

Menurut Bentang Pustaka, sejak 4 Januari 2026 pengelola iPusnas menyatakan aplikasi tengah menjalani pemeliharaan sistem dengan target selesai pada 8 Januari. Namun hingga kini layanan belum benar-benar normal.

Padahal bagi banyak orang, iPusnas menjadi ruang alternatif membaca di tengah harga buku cetak yang semakin mahal. Ribuan buku elektronik dapat diakses gratis secara legal oleh masyarakat dari berbagai daerah.

Karena itu, gangguan berkepanjangan memunculkan spekulasi luas. Warganet menilai pemangkasan anggaran bisa saja berdampak terhadap layanan digital perpustakaan.

Berdasarkan data 2025, anggaran Perpusnas dipangkas sekitar 38,78 persen atau hampir Rp 280 miliar. Angka tersebut bahkan disebut lebih rendah dibanding masa pandemi COVID-19.

Baca Juga : Jadi Wisata Edukatif, Museum Pahlawan Nasional Pejuang Buruh Marsinah Diresmikan

Efisiensi anggaran itu berdampak ke berbagai sektor. Pengadaan koleksi dihentikan sementara, sejumlah program terancam berhenti, hingga sebagian pegawai menjalani Work From Anywhere demi menekan biaya operasional.

Bukan hanya layanan publik yang terdampak. Ribuan naskah kuno Nusantara juga menghadapi ancaman kerusakan akibat keterbatasan dana konservasi dan digitalisasi. “Dan jika dugaan ini benar, maka inilah konsekuensi paling berbahaya dari cara negara memandang literasi,” tulis Bentang Pustaka.

Penerbit tersebut menilai literasi tidak bisa diperlakukan sekadar pos anggaran yang mudah dipotong ketika muncul program prioritas lain.

“Dia tidak bisa diperlakukan sebagai pos yang fleksibel untuk dikurangi setiap kali ada prioritas baru. Karena tanpa literasi yang kuat, masyarakat akan kehilangan alat untuk memahami, mengawasi, dan mengkritisi kebijakan yang dibuat atas nama mereka, sebesar apa pun program dan kebijakannya,” lanjutnya.

Pernyataan itu terasa relevan. Sebab literasi bukan hanya soal kemampuan membaca buku. Literasi berkaitan dengan kemampuan masyarakat memahami informasi, berpikir kritis, hingga membangun kesadaran sosial dan demokrasi.

Ketika akses terhadap buku dan pengetahuan makin terbatas, yang terancam bukan hanya budaya membaca, melainkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Di sisi lain, Perpusnas membantah bahwa gangguan iPusnas terjadi semata akibat efisiensi anggaran. Melalui akun Instagram resminya @perpusnas.go.id pada 23 Februari 2026, Perpusnas menjelaskan bahwa iPusnas sedang menjalani pengujian keamanan sistem bersama pihak eksternal.

Penguatan sistem tersebut diklaim dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengguna dan kebutuhan layanan digital. Penguatan sistem dilakukan melalui pembaruan arsitektur, migrasi data, dan pengujian keamanan. 

Meski demikian, publik tetap melihat ada persoalan yang lebih besar. Di tengah gencarnya kampanye Gerakan Literasi Nasional, perpustakaan justru menghadapi keterbatasan anggaran yang serius.

Perpusnas sendiri mengklaim tetap menjalankan delapan program prioritas pada 2026. Program tersebut meliputi Alih Wahana Naskah Kuno Nusantara, Alih Media Bahan Perpustakaan, Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), KKN Tematik Literasi, Relawan Literasi Masyarakat (RELIMA), hingga pelatihan kepustakawanan.

Namun pertanyaannya sederhana, apakah semua itu cukup jika akses dasar terhadap layanan literasi mulai terganggu?

Hari Buku Nasional semestinya tidak berhenti menjadi seremoni tahunan. Momentum ini perlu menjadi alarm bahwa literasi membutuhkan keberpihakan nyata, bukan sekadar slogan.

Sebab ketika anggaran perpustakaan dipangkas dan akses membaca mulai tersendat, yang sesungguhnya sedang dipertaruhkan bukan hanya layanan publik, melainkan masa depan kualitas bangsa itu sendiri.