Proyek Simpang Empat Patih Dimulai, DPRD Desak Pemkot Batu Siapkan Relokasi Representatif untuk Pedagang

JATIMTIMES – Dimulainya proyek preservasi dan pembangunan di kawasan simpang empat Patih Kota Batu membawa dampak bangunan pedagang di atas tanah aset Pemkot bakal tergusur. Meski revitalisasi tersebut dinilai penting untuk estetika dan kenyamanan wisatawan, anggota DPRD  Kota Batu turut memberikan catatan serius. 

Anggota Komisi C DPRD Kota Batu Ady Sayoga menekankan agar aspek sosial ekonomi masyarakat lokal tidak dikesampingkan. Ady menyebut penataan infrastruktur, pembenahan drainase, hingga pelebaran jalan merupakan langkah strategis untuk menata kota dan mengurai kemacetan.

Baca Juga : Pemkot Malang Akan Bentuk Dinas Damkar, Anggarannya Sudah Dihitung

Namun, ia menyoroti minimnya sosialisasi serta kepastian tempat relokasi bagi para pedagang yang terdampak langsung di area pekerjaan tersebut. Sejumlah pedagang di lapangan merasa sosialisasi yang dilakukan masih kurang di tengah proyek yang segera dikebut, terlebih belum adanya kepastian relokasi. 

"Masalah utamanya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pedagang. Pemerintah harus menjamin komunikasi intens jauh hari sebelum pelaksanaan pekerjaan," tegas Ady Sayoga saat dikonfirmasi, Kamis (14/5/2026).

Terkait usulan dari pedagang yang menginginkan lokasi relokasi di area tandon, ia menyatakan dukungan penuh selama lokasi tersebut mampu memenuhi standar kenyamanan bagi pedagang maupun lingkungan sekitar.

Ia menegaskan, lokasi pengganti tidak perlu jauh dari tempat berjualan saat ini agar roda ekonomi tetap berputar stabil.

"Pedagang meminta lokasi yang tidak jauh dari tempat sekarang. Di mana saja, yang penting tempatnya representatif, tidak mengganggu lingkungan, dan nyaman buat pedagang, kami dukung," imbuh politisi PKS tersebut.

Ia juga mendesak pemerintah agar segera menyiapkan tempat usaha sementara tersebut agar mata pencaharian warga tidak terputus selama proses pembangunan berlangsung.

Baca Juga : Sidang Isbat Iduladha 2026 Digelar 17 Mei, Kemenag Pantau Hilal di 88 Titik Seluruh Indonesia

Hingga saat ini, Ady mengaku belum menerima laporan resmi mengenai rencana teknis relokasi dari dinas terkait.

Lebih lanjut, Ady menaruh perhatian pada aspek teknis terkait efektivitas pelebaran simpang dalam mengurai volume kendaraan.

Pihaknya berharap program prioritas Dinas PUPR ini benar-benar mampu memberikan solusi jangka panjang tanpa menimbulkan titik macet baru atau bottleneck di ruas jalan setelahnya.

"Semoga ke depan tidak ada dampak kemacetan imbas pembangunan ini. Kami akan terus memantau agar proyek preservasi ini berjalan selaras dengan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya," pungkasnya.