Bersama Mendagri, DPRD Kabupaten Blitar Dorong Stabilitas Harga dan Pendidikan Antikorupsi

JATIMTIMES — Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, Senin (11/5/2026). Kegiatan tersebut diikuti secara virtual dari Kantor Bupati Blitar di Kanigoro.

Rapat koordinasi nasional itu menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat dalam memperkuat stabilitas ekonomi daerah sekaligus membangun budaya integritas sejak dini melalui dunia pendidikan.

Baca Juga : Fraksi PKB DPRD Jatim Wanti-wanti Pemprov soal Birokrasi Gemuk dan Kinerja PJU

Selain Ketua DPRD Kabupaten Blitar, kegiatan tersebut juga dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD terkait, instansi vertikal, Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), organisasi profesi guru, hingga stakeholder pendidikan di Kabupaten Blitar.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah dinamika ekonomi nasional. Pemerintah daerah juga didorong memperkuat implementasi pendidikan antikorupsi melalui buku panduan dan bahan ajar yang telah diluncurkan.

Rakor tersebut membahas langkah konkret pengendalian inflasi daerah tahun 2026, mulai dari penguatan distribusi pangan, pemantauan harga pasar, hingga peningkatan koordinasi lintas sektor untuk menjaga daya beli masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat pendidikan karakter antikorupsi di lingkungan pendidikan.

Menurutnya, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen pemerintah bersama masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, hingga masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Inflasi harus dikendalikan agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Supriadi.

Ia menambahkan, penguatan pendidikan antikorupsi juga menjadi langkah strategis dalam membentuk generasi muda yang memiliki karakter jujur dan berintegritas.

“Pendidikan antikorupsi penting ditanamkan sejak dini. Ini bukan hanya tugas sekolah, tetapi tanggung jawab bersama untuk membangun generasi yang berintegritas dan memiliki kepedulian terhadap masa depan bangsa,” katanya.

Baca Juga : DPRD Kota Malang Minta Guru Honorer Tak Panik: Ada yang Perlu Diluruskan

Supriadi juga menilai, peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pembelajaran karakter di lingkungan pendidikan formal.

Menurut dia, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia yang memiliki moral dan integritas kuat.

DPRD Kabupaten Blitar, lanjut Supriadi, mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan menjaga stabilitas daerah, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas pendidikan karakter di Kabupaten Blitar.

“Harapan kami, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga dan pendidikan karakter antikorupsi dapat diterapkan secara berkelanjutan demi menciptakan generasi muda yang berintegritas,” ujar Supriadi.

Melalui rakor tersebut, diharapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid dalam menghadapi tantangan ekonomi sekaligus memperkuat pembangunan karakter generasi muda sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan di masa depan.