Paripurna LKPJ 2026, Bupati Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kinerja Pemerintahan

JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2026 terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat tersebut menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD, sekaligus memperkuat kerja sama antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Baca Juga : Bupati Sanusi Cek Layanan dan Sarpras di Puskesmas Tajinan: Sudah Jauh Lebih Baik!

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menyampaikan apresiasi atas berbagai catatan dan rekomendasi yang diberikan DPRD. Ia menilai, masukan tersebut memiliki peran strategis dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan serta penyempurnaan pelaksanaan pembangunan ke depan. “Rekomendasi DPRD ini merupakan wujud sinergi yang sangat baik, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi kami dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan,” ujarnya.

Menurutnya, seluruh rekomendasi itu akan dijadikan rujukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, baik untuk tahun berjalan maupun periode selanjutnya. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan program yang disusun lebih tepat sasaran, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Tak hanya itu, rekomendasi DPRD juga akan menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan anggaran, baik pada perubahan APBD tahun berjalan maupun penyusunan APBD tahun berikutnya. Dengan demikian, arah kebijakan fiskal daerah diharapkan semakin efisien, terukur, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh, rekomendasi tersebut turut dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan regulasi daerah, mulai dari peraturan daerah hingga kebijakan strategis lainnya. Hal ini dinilai penting agar setiap kebijakan tetap selaras dengan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Baca Juga : Dukung Program Nasional, Kapolres Kediri Resmikan SPPG di Kandat

Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Karena itu, upaya perbaikan dan peningkatan kinerja, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, akan terus menjadi prioritas.

“Kami akan terus mendorong pelaksanaan APBD yang transparan, akuntabel, dan profesional, serta berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.